Skip to main content
Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review

Kepercayaan Publik yang Tinggi Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Perlu Diapresiasi

Jakarta (AMBONEWS) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendapat sorotan positif dari masyarakat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, duet pemimpin ini telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memprioritaskan kepentingan rakyat.

Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), mengapresiasi sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang diambil mampu mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat luas.

“Saya mencatat beberapa kebijakan penting, mulai dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, penghapusan utang nelayan dan UKM, kenaikan gaji guru, kenaikan UMP sebesar 6,5 persen, hingga penurunan harga tiket pesawat. Regulasi distribusi pupuk juga telah disederhanakan, diikuti dengan penambahan sekolah unggulan, serta pelaksanaan program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Iwan, Senin (21/1/2025).

Keberanian Presiden Prabowo dalam membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi salah satu kebijakan yang dinilai paling dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. 
“Pembatalan PPN 12 persen menunjukkan bahwa pemerintahan ini benar-benar mendengarkan suara rakyat,” tambah Iwan.

Namun, Iwan juga memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah, di antaranya:

“Program MBG masih membutuhkan perbaikan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Sejauh ini, masalah masih ditemukan, baik di tingkat hulu maupun hilir.”

Menurut Iwan, ada menteri yang dinilai belum mampu menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo. Salah satunya adalah Menteri Keuangan yang sempat menjadi sorotan karena kegaduhan rencana kenaikan PPN 12 persen. 

Selain itu, kasus Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi (Mendikti Daintek) yang didemo ASN karena dugaan pemecatan semena-mena, serta kontroversi pernyataan Menteri KKP terkait pencabutan pagar laut, menunjukkan perlunya evaluasi serius.

Iwan menyarankan agar momen 100 hari ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi performa kabinet. “Presiden perlu menilai siapa yang benar-benar membantu melaksanakan visi dan misi pemerintah. Menteri yang kontra produktif, bahkan menjadi musuh rakyat, harus diganti,” tegasnya.

Tak lupa ia meminta momentum kepercayaan publik yang tinggi ini harus dijaga dengan meningkatkan kinerja dan sinergi pemerintahan. Langkah perbaikan dan evaluasi di internal kabinet menjadi kunci untuk memastikan visi besar Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan rakyat.