Bengkulu (AMBONEWS) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, yang dilakukan secara virtual, Selasa (6/7/21).
Bengkulu (AMBONEWS) - Seluruh Fraksi yang ada di DRPD Provinsi Bengkulu menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahap berikutnya.
Persetujuan dari delapan fraksi itu disampaikan saat Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (sisa perhitungan) dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (5/7).
Bengkulu (AMBONEWS) - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Sisa Perhitungan), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (29/6).
Penyampaian Nota penjelasan ini merupakan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Keuangan Negara.
Bengkulu (AMBONEWS) - Ketidakhadiran Gubernur Bengkulu dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu agenda nota penjelasan gubernur atas rancangan peraturan daerah (Raperda) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan bepanja daerah (APBD), Selasa (22/6/21) membuat rapat ditunda.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam rapat Paripurna yang sudah diagendakan berhalangan hadir lantaran menghadiri audiensi dengan Kementerian Sosial.
Bengkulu (AMBONEWS) - Risman Sipayung resmi menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, sisa masa jabatan tahun 2019-2024 sejak Senin (31/5/21).
Pengucapan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Risman Sipayung tersebut, berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri.
Bengkulu (AMBONEWS) - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Gubernur Bengkulu yaitu, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahan Daerah BIMEX masih dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bengkulu.
Pansus yang membahas kedua Raperda tersebut sama-sama meminta perpanjangan waktu kepada pimpinan dewan provinsi dengan alasan masih menunggu hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
