Jakarta (AMBONEWS) – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah terakhir untuk memulihkan persatuan di dalam organisasi profesi notaris tersebut.
Bengkulu (AMBONEWS) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu, Santosa, mendukung penjelasan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.
Jakarta (AMBONEWS) - Menutup tahun 2024, TVRI menyelenggarakan ekspose atas berbagai capaian yang diraih lembaga penyiaran publik ini.
Tangerang (AMBONEWS) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut di tahun 2025 seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berbasis digital. Ia mengatakan transformasi digital ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kementerian Hukum sudah mencanangkan sebuah transformasi. Kami bertekad di tahun 2025, seluruh layanan di Kementerian Hukum sudah berbasis digital,” kata Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (16/12/2024).
Tangerang (AMBONEWS) - Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 dengan tema "Membangun Sinergi Untuk Indonesia Emas 2045 : Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan Sebagai Pilar Pembangunan Nasional, Senin (16/12/2024), bertempat di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Tangerang.
Depok (AMBONEWS) – Perubahan paradigma hukum pidana di bidang Pemasyarakatan serta maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang Keimigrasian membuat beban kerja dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan, dan keimigrasian menjadi sangat besar. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Republik Indonesia, Prof. Edward O.S. Hiariej di hadapan lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Poltekip Poltekim Tahun 2024.
