AMBONEWS.COM, Jakarta - Kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih menuai pro kontra, khususnya di kalangan elit politik. Setelah sejumlah Menteri menyampaikan kritiknya dengan menganggap rencana PSBB Jakarta mengganggu iklim ekonomi, giliran elit partai yang memberikan komentar agar kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk pencitraan.

AMBONEWS.COM, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat proses pencairan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh yang bergaji di bawah Rp5 juta. Subsidi ini merupakan salah satu bantuan dari pemerintah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. 

Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, mengungkapkan berdasarkan data Kemnaker per 10 September 2020, realisasi penyaluran subsidi gaji/upah tahap I telah mencapai 2.479.261 orang atau 99,17 persen dari total penerima tahap I sebanyak 2,5 orang.

AMBONEWS.COM, Moilong - Kapolsek Toili bersama sejumlah anggotanya melakukan patroli dan pengecekan tempat pembuatan gula aren di perkebunan Desa Argomulyo Kecamatan Moilong, Sabtu (12/9).

Dalam kegiatan itu, Iptu Candra menyambangi dua warga pembuat gula aren yakni, Johar (37) dan Agung (32) warga desa setempat.

AMBONEWS.COM, Jakarta - TNI-Polri bersama KPU, Bawaslu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan membagikan 34.355.900 masker kepada masyarakat secara serentak diseluruh Indonesia hari ini, Kamis (10/9/2020).

Pembagian masker ini dalam rangka kampanye jaga jarak untuk menghindari kerumunan dalam rangka Operasi Yustisi penggunaan masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

AMBONEWS.COM, Jakarta -  Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan kepada Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto selaku Kaopspus Aman Nusa ll-2020 terkait pencegahan kluster baru COVID-19 di Pilkada serentak 2020. Idham meminta Polri berperan untuk mencegah kluster baru.

Perintah itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2607/IX/OPS.2./2020 tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Kabaharkam Polri. Dalam surat tersebut, Kapolri menyampaikan beberapa hal agar Pilkada Serentak 2020 tidak memunculkan kluster baru COVID-19.

AMBONEWS.COM, Jakarta - Warga Negara Indonesia (WNI) secara resmi dilarang masuk ke 59 negara. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hal ini merupakan bukti ada masalah dalam penanganan virus Corona (Covid-19) di dalam negeri, sehingga 59 negara tersebut pantas khawatir dengan penyebaran virus dari para WNI.

Larangan yang diberlakukan 59 negara terhadap WNI penting diperhatikan dan disikapi oleh Pemerintah Indonesia, karena berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk kegiatan ekonomi WNI di 59 negara tersebut.