Jakarta (AMBONEWS) - Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) mengungkapkan kekhawatiran bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) terancam batal akibat berbagai masalah yang mengemuka dalam pelaksanaannya. Dalam diskusi akhir tahun yang diadakan, para peserta menyoroti sejumlah isu krusial yang dapat menghambat keberlangsungan proyek-proyek tersebut.
Jakarta (AMBONEWS) - Sisternet, program pemberdayaan perempuan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), sukses menggaet lebih dari 1 juta penerima manfaat. Melalui berbagai program dan inisiatif, Sisternet berkomitmen untuk mendukung para perempuan Indonesia memaksimalkan potensi mereka untuk jadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga dan komunitas sekitar.
Jakarta (AMBONEWS) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor.
“Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak,” jelas Supratman di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jumat (27/12/2024).
Jakarta (AMBONEWS) – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah terakhir untuk memulihkan persatuan di dalam organisasi profesi notaris tersebut.
Bengkulu (AMBONEWS) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu, Santosa, mendukung penjelasan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.
Jakarta (AMBONEWS) - Menutup tahun 2024, TVRI menyelenggarakan ekspose atas berbagai capaian yang diraih lembaga penyiaran publik ini.
