AMBONEWS.COM, Bogor - Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. UU Cipta Kerja diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut bahwa produktivitas Indonesia masih berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN sebesar 78,2 persen.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Setelah sekian baanyak aksi penolakan UU Cipta Kerja ini untuk disahkan dan diundangkan, berbagai demo yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh dan lainnya menyuarakan penolakan Omnibus Law, namun Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo resmi menandatangani naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin, 2 November 2020.
Artinya, UU yang disahkan legislatif beberapa waktu lalu dengan berbagai aksi penolakan dari rakyat Indonesia ini resmi diundangkan dan diberlakukan di Indonesia.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan bagi seluruh stakeholder terkait. Pada Kamis (15/10/2020) pagi ini , Menaker Ida berdialog secara virtual dengan sekitar 1308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, dari seluruh lokasi perusahaannya di Indonesia.
AMBONEWS.COM, Bengkulu - Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) secara Virtual dalam Rangka Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, Rabu (14/10) di Ruang VIP Pola Kantor Gubernur.
Gotri menjelaskan rapat virtual tersebut berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang UU Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. UU Ciptaker yang diserahkan sesuai yang disampaikan Pimpinan DPR RI, yaitu sebanyak 812 halaman.
AMBONEWS.COM, Kota Bengkulu - Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Zuliyati didampingi Staf ahli bidang Hukum dan Politik Hilman Fuadi, Kepala Kesbangpol Riduan dan Kadis Tenaga Kerja Munarwan Syafui mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual di Balai Kota, Rabu (14/10/2020).
