AMBONEWS.COM, Bogor - Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. UU Cipta Kerja diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut bahwa produktivitas Indonesia masih berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN sebesar 78,2 persen.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Setelah sekian baanyak aksi penolakan UU Cipta Kerja ini untuk disahkan dan diundangkan, berbagai demo yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh dan lainnya menyuarakan penolakan Omnibus Law, namun Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo resmi menandatangani naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin, 2 November 2020.
Artinya, UU yang disahkan legislatif beberapa waktu lalu dengan berbagai aksi penolakan dari rakyat Indonesia ini resmi diundangkan dan diberlakukan di Indonesia.
AMBONEWS.COM, Gresik - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja melibatkan semua pihak.
"Ketika membahas undang-undang (UU Cipta Kerja), kami sudah melakukan dialog sosial, dan dialog sosial akan terus kita lakukan untuk membahas peraturan pemerintahnya," kata Menaker Ida usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Kabupaten Gresik di Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu (24/10).
AMBONEWS.COM, Jakarta - Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan bagi seluruh stakeholder terkait. Pada Kamis (15/10/2020) pagi ini , Menaker Ida berdialog secara virtual dengan sekitar 1308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, dari seluruh lokasi perusahaannya di Indonesia.
AMBONEWS.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. UU Ciptaker yang diserahkan sesuai yang disampaikan Pimpinan DPR RI, yaitu sebanyak 812 halaman.
AMBONEWS.COM, Jakarta - DPR RI menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa draf final UU Cipta Kerja yaitu berjumlah 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang dan selebihnya merupakan penjelasan.
