Jakarta (AMBONEWS) - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad memberikan catatan dalam hal penegakan hukum selama tahun 2021. Menurutnya ada prestasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun juga ada yang perlu dievaluasi.
Yang perlu diapresiasi, menurut Suparji adalah penegakan hukum kasus korupsi. Ia menilai, tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus Asabri merupakan langkah tepat dan berpihak pada keadilan masyarakat.
Jakarta (AMBONEWS) - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia menolak keras wacana pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, MUI selama ini menjadi rujukan dalam penegakan hukum bahkan pembentukan perundang-undangan.
"Eksistensi MUI sangat diperlukan, baik bagi masyarakat atau pemerintah. Karena MUI menjadi rujukan dalam hal persoalan keummatan serta kenegaraan. Desakan pembubaran ini jelas tak berlasan dan cenderung berlebihan," kata Suparji dalam keterangan pers Jumat (19/11/2021).
Jakarta (AMBONEWS) - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia berharap agar Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Statemen Suparji menyusul adanya kebocoran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo.
"Data pribadi seorang presiden seharusnya terlindungi dan tak bisa diakses sembarang orang. Maka kita patut mempertanyakan mengapa data sekelas kepala negara bisa didapat dengan mudah. Kebocoran ini menunjukkan bahwa RUU PDP perlu segera diselesaikan," kata Suparji Ahmad dalam keterangan persnya.
Jakarta (AMBONEWS) - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menyayangkan adanya perundungan bahkan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan KPI. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan sifat kemanusiaan.
"Perundungan hingga pelecehan seksual tersebut jelas perbuatan yang amat disayangkan. Terlebih hal ini terjadi di lingkungan KPI, yang notabene kerja mereka terkait dengan nilai dan moral yang dianut di Indonesia," jelasnya dalam keterangan persnya.
Jakarta (AMBONEWS) - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi penangkapan seorang penceramah berinisial YW yang diduga melakukan penodaan agama karena menyebut Bibel palsu. Ia berpendapat, hal ini murni penegakan hukum.
"Ini murni penegakan hukum, karena semua sudah sesuai aturan. Artinya, menurut penegak hukum perbuatan YW yang diduga menodakan agama. Lantas ada masyarakat yang melapor, kemudian dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Polri," jelasnya dalam keterangan persnya.
Jakarta (AMBONEWS) - Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menegaskan bahwa mengkritik kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun sah-sah saja. Akan tetapi tak harus dengan melanggar etika dan moral.
Statemen Suparji menyusul adanya aksi salah satu selebgram yang mengenakan bikini di pinggir jalan demi memprotes PPKM. Ia menilai, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai yang dianut di Indonesia.
