Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Iwan Supratman resmi ditujuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bengkulu melalui surat keputusan (SK) nomor 14/KPTS/DPD-KNPI-BKL/VII/2021 dari pengurus pusat.
Penyerahan SK langsung diberikan Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD KNPI Provinsi Bengkulu Carminanda kepada Iwan, Senin (19/7/21), di Kota Bengkulu.
Jakarta (AMBONEWS) - Penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR sebagai Komisaris BUMN BKI kembali memunculkan pertanyaan soal seberapa serius Pemerintah, BUMN, dan DPR mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Jakarta (AMBONEWS) - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pembelahan politik di tengah masyarakat sebagai dari dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, tampaknya tidak akan selesai dan akan berlajut di Pemilu 2024.
Hal ini tentu saja dapat mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.
Mukomuko (AMBONEWS) - Kebakaran menghanguskan empat buah rumah warga di desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Jumat (16/07/21) sekitar pukul 05.00 WIB. Yang salah Satunya rumah Pemilik Media Online Trend Fokus M. Toha.
Tampak Juga di Lokasi kejadian Kapolres Mukomuko,Kadis Satpol PP dan Damkar Kapolsek Mukomuko Utara, Anggota TNI, serta Camat dan Kades serta pejabat daerah mukomuko
Mukomuko (AMBONEWS) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) beberapa waktu lalu telah mengusulkan Tari Palito dan Prosesi Tamat Kaji ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTP) milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko,H. Ruslan mengatakan bahwa usulan Tari Palito dan Prosesi Tamat Kaji ke Kemendibud RI sudah diproses.
Jakarta (AMBONEWS) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya percepatan vaksinasi yang digelar pemerintah. Meski demikian, KPK juga mengingatkan akan adanya potensi tindak pidana korupsi dalam program vaksin mandiri berbayar yang akan diselenggarakan pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri dan Gotong Royong pada Rabu (14/7/21). Dalam rapat tersebut, Firli menyampaikan beberapa catatan KPK terkait vaksin berbayar dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi.
