100 Peserta Ikuti SKB Wawancara dan Keterampilan CPNS 2024 Kemenkum Bengkulu

Bengkulu (AMBONEWS) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara dan Keterampilan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Desember 2024.

Sebanyak 100 peserta mengikuti seleksi hari ini, terbagi dalam dua sesi setiap harinya dengan masing-masing sesi diikuti oleh 50 peserta. Dalam rangka menjaga transparansi dan integritas proses seleksi, pengundian dilakukan untuk menentukan pembagian kelompok peserta serta kelompok penguji.

Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Santosa yang juga bertindak sebagai salah satu penguji, menegaskan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan SKB ini bebas dari pungutan liar, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun manipulasi. “Pengundian ini kami lakukan sebagai wujud transparansi, sekaligus menjaga integritas dalam seleksi CPNS 2024,” ujar Santosa.

Sebanyak 10 penguji yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Struktural Kanwil Kemenkum Bengkulu dibagi dalam lima kelompok. Setiap kelompok penguji terdiri dari dua orang, yang bertugas mengevaluasi para peserta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Beberapa pimpinan yang hadir dan turut menjadi penguji adalah Kepala Divisi Administrasi, Machyudhie, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Teguh Wibowo, Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle.

Selain wawancara, peserta juga diminta menunjukkan berbagai keahlian yang relevan dengan tugas-tugas CPNS. Beberapa keterampilan yang ditampilkan meliputi kemampuan berbahasa asing, baris-berbaris (PBB), seni bela diri, serta keahlian lainnya yang dapat mendukung tugas di lingkungan kerja.

Pelaksanaan SKB ini diharapkan mampu menyaring CPNS yang kompeten dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi sesuai dengan nilai-nilai ASN. Proses seleksi yang transparan dan bebas intervensi menjadi langkah nyata untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat dengan lebih baik. (Hs)