Jakarta (AMBONEWS) - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencermati aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pulau Enggano yang terletak di Samudera Hindia.

Jakarta (AMBONEWS) - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan Firman berangkat dari pernyataan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang mengungkap rencana pengalihan lahan hutan. Tak kurang 20 juta hektare lahan hutan menurut Raja Juli akan digunakan sebagai sumber ketahanan pangan hingga energi. 

Makassar (AMBONEWS) - Selain lantang menyuarakan untuk musnahkan situs-situs berbahaya yang merugikan negara seperti judi online (judol), Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI kembali mendesak pemerintah untuk merespon terkait menjamurnya platform prostitusi online. 

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dan konkrit memberantas yang merusak moral bangsa Indonesia.

Jakarta (AMBONEWS) - Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) mengungkapkan kekhawatiran bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) terancam batal akibat berbagai masalah yang mengemuka dalam pelaksanaannya. Dalam diskusi akhir tahun yang diadakan, para peserta menyoroti sejumlah isu krusial yang dapat menghambat keberlangsungan proyek-proyek tersebut.

Jakarta (AMBONEWS) - Sisternet, program pemberdayaan perempuan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), sukses menggaet lebih dari 1 juta penerima manfaat. Melalui berbagai program dan inisiatif, Sisternet berkomitmen untuk mendukung para perempuan Indonesia memaksimalkan potensi mereka untuk jadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga dan komunitas sekitar.

Jakarta (AMBONEWS) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor.

“Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak,” jelas Supratman di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jumat (27/12/2024).