Reses Dewan, Warga Tuntut Realisasi Drainase hingga Bank Sampah

ambonews.com, Kota Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKS, Andi Saputra, S.Pd.I, atau yang akrab disapa Ustadz Andi, menghadapi situasi yang mengkhawatirkan saat menggelar Reses Masa Sidang ke-III Tahun 2025 di kediamannya, Minggu (7/12). Aspirasi masyarakat ternyata didominasi oleh keluhan yang sama yang telah disampaikan setahun sebelumnya - tanda bahwa masalah klasik belum tersentuh solusi.

​Warga kembali mengulang usulan tahun 2024 yang hingga kini belum terealisasi. Persoalan yang menjadi 'PR' menahun bagi Pemerintah Kota Bengkulu itu meliputi:

​Infrastruktur Mendesak, Perbaikan jalan dan persoalan drainase yang menyebabkan kawasan rawan banjir.

​Krisis Sampah: Penanganan sampah yang dinilai kian mendesak, termasuk usulan pembuatan bank sampah dan penyediaan bangunan publik sampah di permukiman padat.

​"Pada prinsipnya, mereka mengulangi apa yang diusulkan tahun lalu. Mulai dari jalan, drainase, persampahan, bahkan sampai usulan pembuatan bank sampah, karena yang sebelumnya belum sempat direalisasikan," jelas Ustadz Andi, menyiratkan adanya hambatan serius dalam realisasi program.

​Ketegasan Ustadz Andi tidak hanya berhenti pada usulan, tetapi juga dalam pengawalan proyek yang sedang berjalan. Terkait keluhan masyarakat mengenai lambannya penyelesaian perbaikan jalan di kawasan Tanjung Agung, ia mengaku telah memberi penekanan keras kepada pihak kontraktor.

​"Saya selalu mewanti-wanti kepada kontraktor dan pengawas untuk menuntaskan pekerjaan itu. Bulan Desember ini harus selesai! Kondisinya sudah sangat mengganggu ekonomi warga," tegasnya.

​Ia mengingatkan, pembangunan seharusnya membawa peningkatan kesejahteraan, bukan malah sebaliknya.

​"Kalau gara-gara pembangunan malah banyak warga kehilangan pekerjaan, berarti itu tidak sesuai dengan tujuannya," tambahnya, menekankan bahwa proyek yang molor hanya memperburuk kondisi hidup masyarakat.

​Ustadz Andi berkomitmen akan membawa dan merangkum seluruh aspirasi yang terulang ini ke dalam rapat paripurna untuk diusulkan kembali kepada pemerintah daerah.

​"Tugas kami adalah menampung, merangkum, dan membawa aspirasi ini ke paripurna. Mudah-mudahan kemampuan PAD kita mampu mem-backup sehingga usulan prioritas ini bisa terrealisasi," tutupnya, memberikan harapan di tengah keterbatasan anggaran yang sering menjadi kendala utama. (red)