AMBONEWS.COM, Bengkulu Tengah - Kabupaten Bengkulu Tengah Meraih Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019, Senin (14/12)

Untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia yang ke-72 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan tema yaitu Mewarisi Semangat penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM) di tengah pandemi covid-19 untuk pemulihan dari segala sisi kehidupan.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Peringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menganugrahkan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki Kepedulian terhadap HAM juga kepada Pelayanan Publik yang Berbasis HAM, Senin (14/12/2020) bertempat di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu.

AMBONEWS.COM, Bengkulu Utara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) kembali menerima anugrah penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2019 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Penghargaan Kabupaten peduli HAM tersebut diserahkan oleh Gubernur Bengkulu  pada puncak acara penganugerahan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan Secara Virtual dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020, Senin (14/12).

AMBONEWS.COM, Kota Bengkulu - Peringatan Hari HAM ke-72 tahun 2020 digelar secara virtual bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang diikuti seluruh gubernur dan kepala daerah se-Indonesia. Adapun tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2020 yaitu “Recover Better – Stand Up for Human Rights”.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI menobatkan Provinsi Bengkulu sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Terbaik I, tingkat pemerintahan provinsi kategori menengah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kepada Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Hamka Sabri pada acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tahun 2020 di Jakarta, 26 November 2020.

AMBONEWS.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Pemerintah belum membahas soal kemungkinan memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Menurut Yasonna, hal ini tak lain karena RUU tersebut belum resmi menjadi usul DPR.

"Hingga saat ini kami masih belum membahas tentang kemungkinan dimasukkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Prolegnas 2021 yang akan segera ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR," kata Yasonna dalam keterangan kepada wartawan.