AMBONEWS.COM, Jakarta, Bengkulu - Kementeriaan Komunikasi dan Informatika tengah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2020. Selaras dengan agenda Komisi Pemilihan Umum, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mendorong agar warga Indonesia menjadi pemilih cerdas dan pemilih damai. 

AMBONEWS.COM, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 55 kasus yang melibatkan anak dalam kampanye politik pada Pemilu 2019.

AMBONEWS.COM, Jakarta - DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencana digelar 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah aspirasi dari daerah disampaikan secara langsung kepada kedua lembaga inti penyelenggara Pilkada tersebut. 

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Beberapa waktu lalu, tampak rumor beredar dimasyarakat yang menyatakan bahwa Agusrin M Najamudin tidak bisa menjadi calon Gubernur Bengkulu periode 2020 - 2024 lantaran pernah dinyatakan sebagai tersangka dengan kasus korupsi.

Mengenai hal ini, Juru Bicara Keluarga Agusrin M Najamudin, Medio Yulistio menyampaikan bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini mantan Gubernur Bengkulu ini bisa menjadi salah satu calon Gubernur Bengkulu tanpa melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku.

AMBONEWS.COM, Jakarta - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan hingga 21 Agustus 2020, Bawaslu telah menerima sebanyak 52 permohonan penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 6 permohonan 'online' dan 46 permohonan langsung.

Menurutnya, sebanyak 46 permohonan diregister, 3 permohonan tidak diregister, dan 3 permohonan tidak diterima. Dari 46 permohonan yang diregister, lanjut dia, 43 kasus telah disidangkan dan 3 kasus akan diputus.

AMBONEWS.COM, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang membawa massa pada proses tahapan pilkada tanpa mengindahkan protokol kesehatan covid-19 akan diberikan sanksi tegas. Menurutnya, para pelanggar protokol kesehatan nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum.