Bengkulu (AMBONEWS) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Di mana sebelumnya seluruh Fraksi DPRD Provinsi menyetujui RAPBD Tahun 2022 tersebut di tingkatkan statusnya menjadi Perda Provinsi Bengkulu dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (16/11).

Bengkulu (AMBONEWS) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Selasa (26/10/21). Dalam kunjungan itu pimpinan anggota dewan meninjau kondisi alur pelabuhan Pulau Baai dan PLTU Bengkulu.

Pimpinan DPRD tersebut yakni Wakil Ketua II Suharto dan Wakil Ketua III Erna Sari Dewi didampingi Deputi General Manajer PT Pelindo II Cabang Bengkulu Cecep Taswandi, Kasi Lalu Lintas Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Habidin.  

Bengkulu (AMBONEW) - Pejabat di Sekretariat Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Herman Bakti (HB) ditangkap personil Kepolisian Resor Bengkulu, Kamis (14/10/21).

HB terjerat kasus penipuan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada warga Kabupaten Rejang Lebong inisial MM.

"Ya, benar kami amankan. Yang bersangkutan oknum pejabat di Sekwan Provinsi" singkat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu, Akp Yusiadi mengkonfirmasi.   

Bengkulu (AMBONEWS) - Sejumlah masyarakat Kabupaten Kaur mengadukan keberadaan bekas lahan PT Desaria Plantation Mining ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Jumat (1/10/21).

Warga di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Lungkang Kule dan Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, menyampaikan bahwa perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit itu sudah lama tidak beroperasi.

Bengkulu (AMBONEWS) - Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu.

Hal itu diketahui saat penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Raperda tersebut, pada Rapat Paripurna ke-5 yang dilakukan secara virtual, Selasa (28/9).

Bengkulu (AMBONEWS) - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu beragendakan pengesahan Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tahun anggaran (TA) 2021 berlangsung secara virtual, Selasa (28/9/21).

Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) Zainal dalam pandangannya mengatakan setelah disahkan nota APBD-P, pihaknya meminta agar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dapat segera menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan.