AMBONEWS.COM, Bengkulu - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah sampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2020 di depan 27 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2020 ini, Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terkontraksinya perekonomian daerah, nasional, bahkan dunia, schingga Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menghitung ulang target-target makro daerah dan pendapatan daerah.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Bengkulu laporkan materi dan jadwal Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu di masa sidang ke-III.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - DPRD Provinsi Bengkulu hari ini, Senin (31/8) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengesahan Risalah Rapat Paripurna Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2020 serta Penutupan Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi  Bengkulu, Senin (31/8).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Provinsi Erna Sari Dewi ini dihadiri Asisten III Setda Provinsi Bengkulu yang mewakili Gubernur Bengkulu.

AMBONEWS.COM, Bengkulu - DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Reses Anggota Dewan Provinsi Bengkulu Masa Persidangan ke 2 tahun 2020, di ruang Rapat Paripurna, Selasa  (18/8).

Dari laporan hasil Reses DPRD Provinsi Bengkulu melalui juru bicaranya Sumardi, ada beberapa aspirasi masyarakat terhadap pemerintah daerah yang disampaikan melalui perwakilannya masing-masing. 

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu setujui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bengkulu atas APBD tahun 2019 (sisa perhitungan) di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kedelapan fraksi ini yakni, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Amanat Sejahtera dan Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (PNI), menyatakan setuju untuk dijadikan Perda.

AMBONEWS.COM, Bengkulu -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Hamka Sabri untuk memberikan ketegasan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna.

Dewan menilai, tidak hadirnya para kepala OPD ini menunjukkan sebuah perbuatan yang tidak baik, lantaran pembahasan pada Rapat Paripurna ini mengenai Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019.