Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu meminta Pemerintah Kota lebih tegas dalam menagih tunggakan pajak daerah. Ketua Komisi 3 Hj. Baidari Citra Dewi dalam Sidak yang dilakukan bersama Bapenda Kota Bengkulu terhadap beberapa wajib pajak hari ini (15/06) mengatakan Perda tentang Pajak Daerah telah memuat sanksi tegas bagi wajib pajak yang menunggak setoran atau pembayaran pajak.

Menurutnya Bapenda bisa memberlakukan sanksi tersebut pada wajib pajak yang tidak taat.

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu meminta Dinas Lingkungan Hidup serius menangani persoalan banjir yang disebabkan tersumbatnya drainase akibat tumpukan sampah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dinas Lingkungan Hidup yang digelar Selasa pagi (08/06), Ketua Komisi 2 Indra Sukma Samosir mengatakan banjir masih menjadi momok menakutkan di Kota Bengkulu. Selama musim hujan, banjir telah menggenangi beberapa wilayah yang memang kerap menjadi daerah rawan banjir.

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan pembahasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru dan satu Raperda yang berganti nama kepada DPRD Kota Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu pagi tadi (08/06) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait isu pelebaran jalan di Kelurahan Pekan Sabtu yang mengakibatkan TPU Randa Manggis juga akan ikut digusur.

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu mengapresiasi kinerja RSHD Kota Bengkulu yang sigap dan melakukan langkah preventif dalam penanganan pasien Covid-19.

Ketua Komisi 1 Zulkarnain Teuku dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur RSHD siang tadi (07/06) mengatakan Dewan berkewajiban untuk memastikan kesiapan RSHD dalam penanganan pasien Covid-19, terlebih karena RSHD merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Setelah menunggu selama tiga bulan tanpa ada tindakan riil pembongkaran terhadap pagar PT Indomarco yang melanggar garis sepadan pagar (GSP), hari ini Rabu (02/06/21) Dewan Kota Bengkulu memberi tenggat waktu sampai hari Senin tanggal 7 Juni 2021 kepada Satpol PP untuk membongkar pagar tersebut.