Bengkulu (AMBONEWS) - Sebagai bentuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-76 Tahun, beberapa pemuda di Kota Bengkulu melakukan rafling di jalan berlubang dalam di daerah ini.

Hal ini ditujukan sebagai bentuk kritik kepada Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa masih ada beberapa jalan yang belum tersentuh program 1000 Jalan Mulus yang digagas pemerintah Kota Bengkulu.

Jakarta (AMBONEWS) - Di banyak negara, upaya menekan kendaraan barang ODOL tidak hanya penyempurnaan sistem dan teknologi, akan tetapi juga dibarengi penegakan hukum dengan sanksi pidana maupun denda yang cukup tinggi. 

Jakarta (AMBONEWS) - Praktisi hukum mengingatkan agar penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak dipengaruhi dan digiring ke isu politik, apalagi membangun opini publik melalui survei.

“Survei itu sah-sah saja di negara demokrasi, tetapi jangan sampai ada agenda politik para surveyor atau pendananya sehingga merusak iklim penegakan hukum yang sudah berjalan on the track,” kata Ketua Harian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) R. Dwiyanto Prihartono, Jumat (20/8/2021). 

Jakarta (AMBONEWS) - Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini, mendorong Lembaga Survei KedaiKOPI untuk melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga penuntutan di negeri ini. 

Hasil survei yang dirilis pada Kamis, 12 Agustus 2021 tersebut mengungkapkan bahwa masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.

Jakarta (AMBONEWS) - Dua tahun pandemi membuat muram kehidupan mayoritas umat di bumi, tak terkecuali di Indonesia, efeknya menyebabkan kesakitan-kematian bagi banyak orang, fasilitas kesehatan kita yang kolaps karena memamg sistem kesehatan sangat tidak siap untuk sebuah situasi pandemi Covid 19.

Jakarta (AMBONEWS) - Stiker anti putar balik PPKM yang bertuliskan Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara yang biasa ditempel di kaca belakang angkutan umum pelat hitam, dinilai melecehkan institusi negara karena dianggap sebagai pemufakatan jahat, agar angkutan bisa lolos dari pengecekan dan penyekatan selama PPKM.