Banggar Dewan Setujui RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Dibahas Lebih Lanjut

AMBONEWS.COM, Bengkulu - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 untuk dibahas lebih lanjut dan dapat disahkan menjadi Perda.

Melalui juru bicara Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, hasil rapat antara tim anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu disampaikan dalam rapat Paripurna ke-15 masa sidang ke-II tahun sidang 2020, dengan tujuan memberikan pedoman, saran dan masukan kepada dewan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan Raperda APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021.

Berdasarkan hasil pembahasan atas laporan komisi-komisi di DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Raperda APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 sudah bisa diakomodir dengan skala prioritas.

"Badan Anggaran mengambil kesimpulan, pertama, Badan Anggaran menyetujui Raperda APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021, Raperda APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pendapat akhir daro fraksi-fraksi," sampai Edwar Samsi, Senin (30/11).

Lebih lanjut disampaikan Edwar Samsi, Banggar DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui Raperda APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 meliputi, pendapatan daerah sebesar Rp3,62 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp948,69 miliar, pendapatan pajak daerah sebesar Rp772,72 miliar.

Kemudian, hasil retribusi daerah sebesar Rp5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15,1 miliar, pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp155,84 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp2,112 triliun serta PAD lainnya yang sah sebesar Rp1,68 miliar.

Lalu belanja daerah sebesar Rp3,52 triliun, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1,895 triliun, belanja bulanan sebesar Rp736,4 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp8 miliar serta belanja transfer sebesar Rp412,37 miliar.

Dalam pembiayaan daerah, pendapatan sebesar Rp5 miliar, pengeluaran sebesar Rp15,8 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp10,8 miliar.

Nay