Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menyampaikan nota pengantar walikota tentang rancangan peraturan daerah APBD tahun 2022 dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bengkulu, Senin (15/11/2021).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Supriyanto dihadiri para wakil ketua. Sedangkan anggota DPRD hanya dihadiri 23 orang, sehingga masih kuorum. Hadir juga perwakilan dari instansi vertikal, sekda, para asisten dan staf ahi serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Kepahiang (AMBONEWS) - Empat fraksi di DPRD kabupaten kepahiang yang terdiri dari Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar GPPI, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani menyetujui 3 rancangan peraturan daerah (Raperda).

Raperda tersebut terdiri dari Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Raperda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dibahas pada tingkat selanjutnya.

Kepahiang (AMBONEWS) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang serahkan 3 rancangan perda kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD. Penyerahan 3 rancangan perda ini dilakukan Pimpinan DPRD kepada perwakilan fraksi Nasdem, Fraksi Golkar GPPI, fraksi kebangkitan bangsa dan fraksi demokrat hati nurani dalam rapat gabungan komisi DPRD yang digelar diruang sidang utama kantor DPRD kabupaten kepahiang pada Senin siang (08/11/2021).

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Wakil Walikota Bengkulu dalam Rapat Paripurna Penandatanganan MoU KUA - PPAS APBD TA 2022, Selasa (02/11/21).

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Bapemperda DPRD Kota Bengkulu bersama Timlegda dan OPD teknis hari ini (01/11) kembali melanjutkan pembahasan terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Perda PBB P2).

Wakil Ketua Bapemperda Imran Hanafi mengatakan pada prinsipnya Dewan setuju dengan perubahan besaran PBB sebesar 0,08% dari NJOP, karena sudah cukup lama tidak ada penyesuaian besaran PBB.

Kepahiang (AMBONEWS) - Setelah melalui pembahasan yang melibatkan banyak pihak akhirnya Raperda pengelolaan Pasar Rakyat yang merupakan Raperda inisiatif DPRD dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta mempermudah pengelolaan Pasar Rakyat dikabupaten Kepahiang disahkan menjadi Perda. Pengambilan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang yang digelar diruang sidang utama kantor DPRD pada senin (25/10/2021).