Skip to main content
Gubernur Bengkulu Dukung Pembentukan Gugus Tugas Bisnis dan HAM

Gubernur Bengkulu Dukung Pembentukan Gugus Tugas Bisnis dan HAM

Bengkulu (AMBONEWS) - Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, di Kantor Balai Semarak pada Rabu (20/3/2024). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pembentukan gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang diinisiasi untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang berbasis HAM di Provinsi Bengkulu.

Santosa menjelaskan bahwa pembentukan gugus tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Perpres ini mewajibkan seluruh provinsi di Indonesia untuk membentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang diketuai oleh gubernur. Santosa juga menyampaikan harapannya agar gugus tugas ini dapat mempermudah koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap aksi bisnis dan HAM di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Andrieansjah, Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Bengkulu, menegaskan komitmen Kemenkumham Bengkulu dalam mewujudkan bisnis yang ramah HAM. Menurutnya, penting untuk membangun kesadaran bersama dalam membentuk bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Usaha yang mengabaikan HAM dapat berdampak buruk bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, secara tegas mendukung pembentukan gugus tugas bisnis dan HAM di Provinsi Bengkulu. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan stakeholder dalam memajukan dunia usaha sambil memperhatikan perlindungan HAM. Rohidin Mersyah juga menjelaskan bahwa akan menugaskan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu untuk berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Bengkulu terkait hal ini.

Pada kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai Aksi HAM Tahun 2024, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Provinsi Bengkulu, serta Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di seluruh wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bengkulu. Ini menjadi langkah konkret dalam memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam mewujudkan bisnis yang ramah hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di dalam dunia usaha.

Disukai